Makalah Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

MAKALAH

SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

            Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

            Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

            Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain.

            Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me­merintah.

            Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

B.     Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik pokok permasalahan untuk di analisis dan dikaji dalam pembuatan makalah ini. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana proses sosialisasi pengembangan budaya politik?

2.      Bagaimana peran serta budaya politik partisipan?

C.    Tujuan Penulisan

            Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam makalah ini yang sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1.      Untuk mengetahui proses sosialisasi pengembangan budaya politik.

2.      Untuk mengetahui peran serta budaya politik partisipan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

1.      Pengertian Sosialisasi Politik

                        Ada beberapa  pengertian sosialisasi politik menurut para ahli yaitu:

a.       Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya. Dengan memberikan penekanan pada cara masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya. Pengertian ini dikemukakan oleh Kenneth P. Langton.

b.      Sosialisasi politik merupakan proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya (Gabriel A. Almond, 1974: 44).

c.       Sosialisasi politik adalah suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa (Richard E. Dawson, dalam Haryanto, 1992: 37).

d.      Sosialisasi politik istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses di mana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik (Dennis Kavanagh, 1982: 37).

e.       Sosialisasi politik yaitu proses pembentukkan  sikap dan orientasi politik dan anggota masyarakat (Ramlan Surbakti, 1992: 117).

2.      Proses Sosialisasi Politik

            Proses sosialisasi dilakukan melalui berbagai tahap sejak dari awal masa kanak-kanak sampai pada tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Sosialisasi beroperasi pada 2 tingkat:

a.       Tingkat Komunitas, sosialisasi dipahami sebagai proses pewarisan kebudayaan, yaitu suatu sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

b.      Tingkat Individual, proses sosialisasi politik dapat dipahami sebagai proses warga suatu negara membentuk pandangan-pandangan politik mereka.

                        Proses sosialisasi politik tidak langsung meliputi metode belajar berikut:

a.          Pengoperasian Interpersonal, mengasumsikan bahwa anak mengalami proses sosialisasi politik secara eksplisit dalam keadaan sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam hubungan-hubungan dan pemuasan-pemuasan interpersonal.

b.         Magang, metode belajar magang ini terjadi karena perilaku dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di dalam situasi-situasi non politik memberikan keahlian-keahlian dan nilai-nilai yang pada saatnya dipergunakan secara khusus di dalam konteks yang lebih bersifat politik.

c.          Generalisasi, terjadi karena nilai-nilai sosial diperlakukan bagi objek-objek politik yang lebih spesifik dan dengan demikian membentuk sikap-sikap politik tertentu.

                        Proses sosialisasi langsung terjadi melalui:

a.       Imitasi

Merupakan mode sosialisasi yang paling ekstensif dan banyak dialami anak sepanjang perjalanan hidup mereka. Imitasi dapat dilakukan secara sadar dan secara tidak sadar.

b.      Sosialisasi Politik Antisipatoris

Dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan atau akan diemban oleh aktor. Orang yang berharap suatu ketika menjalani pekerjaan-pekerjaan professional atau posisi sosial yang tinggi biasanya sejak dini sudah mulai mengoper nilai-nilai dan pola-pola perilaku yang berkaitan dengan peranan-peranan tersebut.

c.       Pendidikan Politik

Inisiatif mengoper orientasi-orientasi politik dilakukan oleh “socialiers” daripada oleh individu yang disosialisasi. Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya.

d.      Pengalaman Politik

Kebanyakan dari apa yang oleh seseorang diketahui dan diyakini sebagai politik pada kenyataannya berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalaman-pengalamannya di dalam proses politik.

3.      Sosialisasi dalam Masyarakat yang Berkembang

                        Hubungan hal lama dengan yang baru jelas terlihat dimasyarakat berkembang. Sebagai koloni jajahan kekuatan koloni memperkenalkan lembaga-lembaga politik, barat birokrasi, kebudayaan dan pendidikan, manifestasi dari bermacam-macam Masyarakat barat tetap ada dan utuh membentuk wahana-wahana modernisasi dalam Masyarakat. masa kemerdekaan bergelut dengan nilai-nilai tradisional sehingga pasca kemerdekaan menjadi campuran yang melekat kuat. Campuran yang komplek dari hal-hal tradisional dan modern

                        LE VINE Mengemukakan 3 faktor penting dalam sosialisasi Masyarakat berkembang:

a.       Pertumbuhan penduduk dinegara berkembang dapat melaui kapasitas mereka untuk memodernisir keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan

b.      Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional anatara jenis-jenis kelamin (gender) sehingga kaum perempuan lebih erat terikat. Peran ibu memegang peran penting dalam sosialisasi

c.       Pengaruh urbanisasi sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbuhkan nilai-nilai tradisional

4.      Sosialisasi politik dan komunikasi politik

                        Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Pada sistem politik masyarakat modern, institusi seperti kelompok sebaya, komuniti, sekolah, kelompok kerja, perkumpulan-perkumpulan sukarela, media komunikasi, partai-partai politik dan institusi pemerintah semuanya dapat berperan dalam sosialisasi politik.

B.     Peran serta Budaya Politik Partisipan

1.      Pengertian Partisipan politik

                        Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik : 

a.       Modernisasi dalam segala bidang kehidupan. 

b.      Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. 

c.       Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. 

d.      Konflik antar kelompok pemimpin politik. 

e.       Keterlibatan pemerintah yg meluas.

2.      Konsep Partisipan Politik

                        Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik.

Sarjana	Konsep	Indikator
Kevin R. Hardwick	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berin-teraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya thd pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tsb.	·         Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah ·         Mempengaruhi pejabat publik.
Miriam Budiardjo	Partisipasi politik mrp kegiatan sese-orang/sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dng jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.	·         Berupa kegiatan individu atau kelompok ·         Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik publik.
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik ialah keikutser-taan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikut-sertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.	·         Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik ·         Dilakukan oleh warga negara biasa
Michael Rush dan Philip Althoft	Partisipasi politik adalah keterli-batan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	·         Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik

3.      Praktik Partisipan Politik

                        Huntington dan Nelson menemukan 5 bentuk kegiatan utama yang dipraktikan dalam partisipasi politik :

a.       Lobbying

b.      Pemilihan

c.       Mencari Koneksi

d.      Organisasi

e.       Tindakan Kekerasan

                        Milbrarth M.L. Goel mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual :

No	Bentuk Partisipasi	Keterangan
1.	Aphatetic Inactuves	Tidak beraktifitas yang partisipatif, tidak pernah memilih.
2.	Passive Supporters	Memilih secara reguler/teratur, menghadiri parade patriatik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”.
3.	Contact Specialist	Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.
4.	Communicators	Mengikuti informasi politik, dan mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin politik.
5.	Party and campign workers	Bekerja untuk partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung parpol, dan dipilih jadi kandidat partai politik.
6.	Community activitis	Bekerja dengan orang lain berkaitan dengan masalahlokal, melakukan kontak kpd pejabat berkenan dgn isu-isu sosial.
7.	Protesters	Bergabung dengan demonstrasi di jalanan, melakukan protes, menolak mematuhi aturan-aturan.

4.      Tingkatan Partisipan Politik

a.       Pejabat, Partai sepenuh, Waktu. Pemimpin partai/kelompok kepentingan (Aktivis)

b.      Petugas kampanye. Anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan dalam proyek-proyek sosial  (Partisipan)

c.       Menghadiri rapat umum anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam pemilu

d.      Orang-orang yang apolitis

            Kriteria tingkatan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson

No	Tingkatan Partisipasi	Keterangan
1.	Kategori Pengamat	·         Praktik Partisipasi, antara lain : menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, dan usaha meyakinkan orang lain. ·         Intensitas Partisipasi, tingkat hubungan rendah.
2.	Kategori Aktivis	·         Praktik Partisipasi, jumlahnya terbatas dan hanya bagi se-jumlah kecil orang (terutama elite politik). Kegiatan yang dilakukan, tidak terbatas cara-cara formal-prosedural, akan tetapi dapat juga dengan tindakan kekerasan. ·         Intensitas Partisipasi, memiliki tingkat yang tinggi dan pe-nuh waktu. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan hubungan “pribadi” dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi efektif.

                        Tingkatan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, Rush dan Althoff .

a.          Menduduki jabatan politik atau administratif.

b.         Mencari jabatan politik atau administratif.

c.          Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.

d.         Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.

e.          Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-political).

f.          Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-political).

g.         Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.

h.         Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

            Sosialisasi politik adalah suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyakat, sehingga masyarakat menjadi mengerti tentang politik tersebut. Ada beberapa metode sosialisasi politik diantaranya yaitu; metode imitasi (peniruan), instruksi (perintah) dan motivasi (dorongan). Adapun sarana-sarana untuk mensosialisasikan politik kepada masyarakat yaitu melalui; keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, tempat kerja, media massa dan kontak-kontak politik secara langsung.

            Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

B.     Saran

   Dalam makalah ini, penulis menyarankan agar kita dapat mensosialisasikan politik kepada masyarakat dengan sosialisasi yang benar dan tepat sehingga masyarakat dengan mudah menerimanya. Oleh karena itu, untuk politikus disarankan agar dapat menjalankan politik itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan tidak menjadikan politik untuk kepentingan pribadi.

Cukup sekian makalahnya................buat yang mau ngasih kritik & saran, silahkan................